Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Pantau Turnamen Golf Golkar di Sentul, Apa Hasilnya?

Kompas.com - 09/05/2016, 08:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar turut memantau acara turnamen golf Golkar di Sentul, Minggu (8/5/2016).

Pemantauan dilakukan karena ajang tersebut berpotensi menjadi sarana salah satu bakal calon ketua umum untuk memengaruhi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I yang menjadi peserta turnamen golf.

"Kami kirim orang untuk melihat dan mengecek langsung ke sana," kata Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad, saat dihubungi, Senin (9/5/2016).

Hasilnya, Komite Etik belum melihat ada pelanggaran atau politik uang dalam turnamen golf itu.

Menurut Fadel, turnamen itu diadakan oleh Ketua DPD I sebagai ajang silaturahim.

Dia membantah informasi bahwa turnamen golf itu difasilitasi oleh salah satu bakal calon ketua umum.

"Setya Novanto enggak datang, dia ke Medan, itu hanya diadakan Ketua DPD I," kata Fadel.

Fadel menambahkan, turnamen dengan hadiah mobil mewah merupakan hal yang biasa dan bukan hanya menjelang pelaksanaan Munaslub.

Menurut dia, hadiah empat mobil mewah juga hal yang wajar.

"Itu kan diasuransi, pertandingan biasa bikin begitu itu asuransi yang ngasih. Tapi enggak ada yang terima hadiahnya," ujar Fadel.

Seperti diberitakan Kompas TV, acara bertajuk "Turnamen Golf Bersama Golkar" tersebut dihadiri elit partai dan sejumlah anggota DPD 1 alias mereka yang berpotensi menggerakan anggota-anggota lain untuk memberikan sura pada salah satu calon saat pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Mubaslub) 15 Mei mendatang.

Empat mobil mewah menjadi hadiah bagi pemenang turnamen tersebut.

Salah satu kandidat ketua umum, Setya Novanto ditengarai salah satu yang memberikan hadiah.

"Turnamen ini sebagai ajang untuk menyatukan kader dan masyarakat umum yang mau bergabung," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Oktaviano seperti dikutip Kompas TV, Minggu.

Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tak menutup kemungkinan kegiatan tersebut dapat dilaporkan ke komite etik jika motifnya memang bertujuan untuk mendulang suara saat Munaslub.

"Karena per tanggal setelah ditetapkannya sebagai calon, aturan yang dibuat SC (Steering Committee) tidak boleh ada calon yang berinteraksi langsung dengan pemilik suara," ujarnya.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, jika Partai Golkar ingin disenangi dan merebut hati rakyat maka harus berempati dengan kesulitan masyarakat.

Ia menambahkan, kegiatan semacam itu tak perlu dilakukan.

"Jangan yang mengesankan nuansa-nuansa yang hedonis. Karena masyarakat sudah capek," ucap Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com