Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UU Pilkada Akan Atur Verifikasi KTP Calon Independen

Kompas.com - 28/04/2016, 15:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Verifikasi salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk calon independen turut dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Panja RUU Pilkada di Komisi II DPR dan pemerintah menganggap verifikasi ini penting untuk memastikan KTP yang digunakan calon independen memang benar-benar bentuk dukungan warga.

"Selama ini kan bisa saja mereka (calon independen) beli KTP di tempat kredit motor. Nah, kita ingin pastikan betul-betul diverifikasi fisiknya. Dipastikan mereka mendukung dalam kondisi sadar," kata Anggota Panja RUU Pilkada Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Yandri mengatakan, nantinya akan dirumuskan pasal dalam RUU Pilkada yang mengatur mengenai syarat verifikasi KTP bagi calon independen ini. Sementara teknisnya akan diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Namun, sudah ada ide yang berkembang bahwa verifikasi ini akan dilakukan dalam dua tahap. (baca: KPU Bantah Syarat Dukungan Meterai Per Desa Beratkan Calon Independen)

Tahap pertama melibatkan Ditjen Dukcapil untuk mengecek keaslian KTP yang digunakan. Tahap kedua, KTP yang sudah dikumpulkan itu akan diumumkan di setiap kelurahan.

Dengan begitu, setiap warga bisa mengecek dan memberikan laporan apabila KTP mereka digunakan tanpa sepengetahuan. (baca: Aturan Meterai Per Lembar Dukungan Batal, "Teman Ahok" Apresiasi KPU)

"Kalau tidak benar akan ada sanksi. Bisa sanksi administratif sampai bisa dibatalkan sebagai pasangan calon," ucap Yandri.

Adapun mengenai syarat jumlah dukungan KTP bagi calon perseorangan, Panja RUU Pilkada dan pemerintah saat ini masih terus mendiskusikannya apakah perlu diperberat atau tidak.

RUU Pilkada ini ditargetkan selesai pada 29 April, tetapi molor hingga Mei mendatang.

Kompas TV Syarat Calon Independen Ancam Demokrasi? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com