Jokowi Instruksikan Stop Proyek Survei, Harus Pakai Data BPS

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo minta agar ke depannya, semua data berpusat pada Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, saat ini, data antarinstansi bisa berbeda-beda.

"Misalnya data kemiskinan. Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada. Datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya enggak mau lagi. Urusan data, pegangannya hanya satu, di BPS," ujar Presiden saat pencanangan sensus ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Ia meminta kementerian untuk tidak repot-repot lagi mengadakan proyek survei atau proyek cari data. Kementerian mesti fokus pada pekerjaannya saja.

Adapun soal data harus dipercayakan sepenuhnya kepada BPS.

"Kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak. Stop! Stop! Stop! Satu data yang sekarang kita pakai, BPS," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga berpesan kepada BPS agar mereka meningkatkan akurasi data-datanya. Sebab, pengambilan kebijakan yang tepat mesti dilandasi oleh data yang tepat pula.

"Dalam memenangi kompetisi, memenangi persaingan antarnegara (yang diperlukan) adalah memiliki data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas. Data informasinya riil, akurat, dan benar-benar mencerminkan lapangan," ujar Jokowi.

"Oleh karena itu, setiap kita mengambil kebijakan, memformulasikan kebijakan, mengambil keputusan, baik di sini maupun di lapangan, itu ada data dan informasi yang betul-betul kita pegang," lanjut dia.