JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui masih ada sejumlah pejabat daerah yang mencoba meminta pemekaran daerah kepada pemerintah pusat. Padahal, pemerintah pusat sudah melakukan moratorium pemekaran daerah.
"Jadi jangan langsung kalah Pilkada, (minta) buka kabupaten lain. Jangan karena ingin gengsi, ingin kabupaten lain. Sekarang silahkan berpikir, tapi kita selesaikan (masalah) yang ada dulu," ujar Kalla di acara launching I-OTDA, Jakarta, Selasa (25/4/2016).
Wapres mejelaskan, pemekaran daerah baru berpotensi menggerus anggaran pemerintah pusat.
Sebab, kata dia, daerah baru pasti membutuhkan banyak dana untuk pembangunannya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional tidak sebaik beberapa tahun silam.
Bahkan, ia menyebutkan anggaran pemerintah mengalami defisit.
"Ekonomi dunia melambat, termasuk juga ekonomi nasional kita, sehingga defisit kita, istilah kerennya untuk utang, sudah mendekati 2,5 persen nanti," kata Wapres.
Oleh karena itu, Wapres memastikan tidak akan mencabut moratorium pemekaran daerah baru sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik.
"Kita efisien dulu sampai ekonomi kita mencapai pertumbuhan 7 persen. Baru kita berpikir apakah masih perlu atau tidak pemekaran daerah," kata Wapres.
"Kalau kita bicarakan pemekaran-pemekaran, enggak ada tuh. Jadi boleh demo, silahkan saja demo, tapi intinya tidak ada pemekaran baru," lanjut Kalla.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
