Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham: SK Pengurusan Golkar Sudah Selesai

Kompas.com - 25/04/2016, 16:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham mengatakan, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan rekonsiliasi Golkar sudah selesai dan akan segera disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM paling lambat pada Selasa (26/4/2016) besok.

"Saya tadi sudah bertemu dengan Direktur Tata Negara Kemenkumham untuk mencocokkan nama-nama pengurus dalam SK, dan secara prinsip semua sudah selesai," kata Idrus di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Dia mengatakan, SK kepengurusan hasil Munas Bali yang sudah mengakomodasi kader hasil Munas Ancol itu akan segera ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly.

"Tadi saya mendapatkan laporan bahwa mungkin sore ini atau paling lambat besok sudah ditandatangani," ucapnya.

(Baca: Disesuaikan dengan Agenda Jokowi, Munaslub Golkar Maju Jadi 23 Mei)

Idrus menjelaskan, kepengurusan rekonsiliasi ini berbasis pada kepengurusan hasil Munas Bali yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Dalam kepengurusan ini, kubu Munas Bali telah mengakomodasi sejumlah nama pengurus Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta.

"Dari 95 nama yang diajukan pengurus Munas Ancol, sebanyak 75 di antaranya kami akomodasi, sehingga dengan demikian hampir 80 persen pengurus Munas Ancol terakomodasi," kata dia.

Menurut Idrus, dengan keluarnya SK pengesahan tersebut, maka Golkar akan lebih fokus menghadapi musyawarah nasional luar biasa yang rencananya diselenggarakan pada Mei 2016 mendatang.

(Baca: Ini Jawaban Panitia SC soal Terus Mundurnya Munaslub Golkar)

Sebelumnya DPP Golkar telah mengajukan permohonan penerbitan surat keputusan (SK) kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali sebagai hasil tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Munaslub Partai Golkar akan digelar pada 23 Mei 2016 di Bali dengan agenda utama pemilihan ketua umum.

Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, dan Zaki Iskandar merupakan sejumlah nama yang belakangan sudah menyatakan siap maju.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com