Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkum HAM Akui Ada Pemaksaan Saat Memeriksa Napi Undang di LP Banceuy

Kompas.com - 24/04/2016, 18:38 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku adanya unsur pemaksaan dalam pemeriksaan Undang, napi yang meninggal di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A, Banceuy, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/4/2016) pagi.

Yasonna mengatakan pemaksaan ini didorong oleh kekhawatiran para penjaga yang harus memastikan bahwa narapidana bebas dari barang ilegal.

"Petugas saya berpikir nanti mati aku ini. Kamu enggak bisa bersihin, kamu yang bertanggungjawab. Ini membuat psikologis mereka panik, lalu (Undang) ditarik, diperiksa, ada indikasi dengan pemaksaan supaya mengaku," kata Yasonna di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Minggu (24/4/2016).

Yasonna menyebut bahwa pemaksaan itu tidak diwarnai dengan tindak kekerasan dari petugas lapas, namun hanya "colek-colek" biasa.

"Ya forced, dipaksa mengaku ada sedikit colek-colek. Tidak ada penyiksaan, beda. Apalah ditempeleng, biasalah ada hal itu," ujar Yasonna sambil memeragakan gerakan menampar pipi.

Yasonna menegaskan bahwa pemeriksaan yang ketat wajar dilakukan, mengingat ketakutan pihak lapas yang terancam dicopot jika kecolongan. Ia pun mengatakan, pihak Lapas Banceuy tidak akan dikenakan sanksi apabila bekerja sesuai prosedur. (Baca: Dirjen Pemasyarakatan Akui Banyak Masalah di Lapas Banceuy)

"Saya sudah katakan kalau Anda bekerja benar, sungguh-sungguh, sesuai protap, kalau ada sedikit kesalahan saya lindungi," kata Yasonna.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar I Wayan Sukerta menyebut dalam prosedur tetap, tidak diperbolehkan bagi petugas lapas untuk melakukan kekerasan terhadap narapidana. (Baca: Kerusuhan di Lapas Banceuy Dipicu Kematian Napi yang Gantung Diri)

"Enggak boleh, tapi dalam melakukan pemeriksaan dengan kondisi seperti ini mungkin dia ini tidak mengaku. Yang memeriksa juga manusia, yang diperiksa juga manusia, emosi ada pemukulan sehingga ada kekerasan, tapi bukan penyebab meninggalnya," kata Sukerta.

Pihak Ditjen Pemasyarakatan pun akan melakukan pemeriksaan internal terhadap petugas Lapas Banceuy dalam waktu dekat. Saat ini pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari delapan petugas yang terlibat dalam pemeriksaan Undang.

Kompas TV Bangunan Sisa Kebakaran Lapas Dirobohkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com