Urgensi Haluan Negara Menurut Ketua MPR

Ketua MPR Zulkifli Hasan resmi membuka forum diskusi yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (15/4/2016) di Sheraton Hotel Mustika - Yogyakarta. Forum diskusi yang diikuti oleh sejumlah akademisi tersebut membahas mengenai urgensi untuk melakukan reformulasi haluan negara yang akan menjadi acuan pembangunan.

Salah satu hal yang disoroti politisi yang akrab disapa Zul tersebut adalah soal kemajuan di bidang pendidikan dan pudarnya wawasan kebangsaan serta kepribadian bangsa. "Soal pendidikan. Saat ini benar seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, Indonesia belum punya universitas kelas dunia. Universitas Indonesia saat ini baru menduduki peringkat 300 dunia. Sangat disayangkan padahal pendidikan ini adalah cermin peradaban bangsa," ujarnya dalam kata sambutan.

Selain itu ia juga menyayangkan bahwa saat ini ke-Indonesiaan anak bangsa mulai memudar. Begitu pula pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasilanya. Generasi muda saat ini lebih akrab dengan budaya asing. Oleh karena itu menurut Zulkifli, perlu kembali dirumuskan haluan negara.

Untuk menjaring pendapat mengenai haluan negara seperti apa yang harus dirumuskan, MPR berdasarkan hasil rapat gabungan dengan beberapa fraksi terus mendorong terjadinya forum-forum diskusi mendalam dan terbatas semacam ini.

"Setelah akademisi nanti akan didiskusikan di tingkat ahli hukum tata negara, kemudian tingkat pemerintah daerah, baru setelah itu kita mintakan pendapat kepada rakyat," lanjut Zul.

Dia mengatakan haluan negara juga penting untuk menentukan arah dalam kehidupan berdemokrasi. Zulkifli mengatakan bahwa saat ini demokrasi semakin mahal dalam artian banyak terjadi pemimpin melupakan kepentingan rakyat dan visinya, tertutup oleh kepentingan pendukungnya.

"Perlu juga norma yang kuat agar bangsa ini tidak terjerumus dalam demokrasi semacam itu," ujarnya. Selain itu untuk memperkuat rasa ke-Bhinnekaan dan kepribadian bangsa, MPR juga gencar mensosialisasikan Empat Pilar kebangsaan dimana Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasarnya. (Adv)