Bertemu, Presiden dan DPR Sepakat Percepat Pembahasan RUU "Tax Amnesty"

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau 'Tax Amnesty' adalah topik utama yang dibicarakan antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah elite DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Para wakil rakyat itu menyatakan komitmen untuk mempercepat pembahasan RUU yang sempat terhambat beberapa bulan di parlemen tersebut.

"Pertemuan konsultasi ini dimaksudkan untuk percepatan pembahasan RUU Tax Amnesty yang merupakan konsen bersama, Dewan atau pemerintah," ujar Ketua DPR Ade Komarudin usai pertemuan.

"Rapat konsultasi agar tercapai kesepahaman antara Dewan dengan pemerintah dalam hal target dan materi substansi RUU tersebut," lanjut politisi Partai Golkar itu.

Dalam rapat bersama itu, para wakil rakyat juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk menggelar rapat kerja bersama dalam waktu dekat membahas RUU Tax Amnesty.

Selain itu, Ade mengklaim bahwa pemerintah dan para wakil rakyat yang hadir sepaham soal diperlukannya rancangan undang-undang penyangga Tax Amnesty.

Misalnya, RUU tentang lalu lintas devisa dan RUU tentang ketentuan umum perpajakan.

"Itu juga sangat penting sebagai bagian dari perbaikan sistem perpajakan. Perbaikan perpajakan harus dilakukan secara sistemik agar terwujud reformasi perpajakan," ujar Ade.

Pantauan Kompas.com, selain Ade Komarudin, elite DPR lain yang hadir adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra) dan Taufik Kurniawan (PAN).

Ada pula Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas (Gerindra), Anggota Komisi I sekaligus politikus PPP Syaifullah Tamliha, Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit (Golkar), Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Hadianto.

Adapun Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Pembahasan RUU tersebut sempat berjalan di Komisi XI DPR, hingga akhirnya ditunda. Seluruh fraksi berpendapat perlu ada pertemuan konsultasi terlebih dulu antara DPR dan Presiden.

Fadli Zon dan sejumlah anggota DPR sempat protes atas pembahasan RUU Tax Amnesty. (baca: Bantah Tudingan Fadli Zon, Ini Penjelasan Ketua DPR soal RUU "Tax Amnesty")

Fadli merasa dirinya tidak diberitahu soal agenda rapat di Bamus DPR. Ia menuding ada kongkalikong dalam pembahasan tersebut.

Masalah itu juga dipermasalahkan dalam Rapat Paripurna DPR. (baca: Gara-gara RUU "Tax Amnesty", Ade Komarudin Diprotes Para Anggota DPR)