JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menyoroti tidak adanya sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada proyek-proyek infrastruktur dalam pembagian porsi proyek.
Pemerintah pusat membangun proyek utama, sedangkan pemerintah daerah membangun proyek pendukungnya. Hasilnya, seringkali hanya salah satu proyek itu yang jalan, sementara yang lainnya tidak. Hal itu membuat proyek itu tidak optimal manfaatnya.
"Misalnya, waduknya ada. Tetapi irigasinya enggak ada. Makanya enggak usahlah dibagi-bagi seperti itu," ujar Jokowi dalam dialog publik di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).
Jokowi mengatakan, persoalan itu ada pada regulasi. Tanpa menyebutkan detail regulasi mana yang dimaksud, Presiden menegaskan, akan mengeluarkan kebijakan deregulasi soal hal itu.
"Jadi regulasi-regulasi seperti itu mau kami hilangkan," ujar dia.
(Baca juga: Jokowi: Jangan Semua Izin, Izin, Izin, Merepotkan!)
Meski demikian, idealnya pemerintah daerah tetap harus bekerja membangun proyek pendukung. Namun, untuk saat ini, daerah dianggap terlalu lambat sehingga pemerintah pusat 'tancap gas' membangun proyek.
"Ya harusnya (pemerintah daerah) tetap ikut. Tapi sekarang kita enggak bisa saling tunggu, maka ya kerjain sajalah," ujar Jokowi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
