Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewie Yasin Pernah Tanya Mekanisme Usulan Proyek ke Banggar DPR

Kompas.com - 14/03/2016, 15:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, disebut pernah menanyakan cara mengusulkan proyek dan permintaan anggaran kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Proyek itu diduga adalah proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua, yang ingin menggunakan dana dari pemerintah pusat atau APBN.

Hal tersebut diungkapkan anggota Banggar sekaligus anggota Komisi VII DPR Jamaluddin Jafar, yang diperiksa sebagai saksi dalam persidangan terhadap Dewie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/3/2016).

"Beliau tanya, kira-kira cara mengusulkan proyek bagaimana? Saya bilang, sudah benar, cuma perlu disampaikan ke kementeriannya," kata Jamal saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut dari KPK.

Jamaluddin sebenarnya merupakan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Papua. Ia mengakui bahwa pada awalnya dia mendukung usulan Dewi yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM.

Saat itu, menurut Dewie, wilayah Timur Indonesia masih banyak yang membutuhkan energi listrik, dan salah satunya Kabupaten Deiyai.

"Saya sebagai yang punya dapil harus respons, saya bilang dorong saja ke kementerian. Diterima atau tidak, itu tergantung skala prioritas di kementerian," kata Jamal.

Tak hanya kepada Jamal, komunikasi yang dilakukan Dewie untuk meloloskan proyek di Deiyai, juga dilakukan kepada anggota Banggar sekaligus anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi.

Menurut Bambang, Dewie sempat menyampaikan keluh kesahnya terkait rasio kelistrikan Indonesia yang masih timpang. Misalnya, energi listrik di wilayah Timur Indonesia lebih kecil dibanding wilayah Barat.

Tak hanya itu, Dewie bahkan pernah memberikan proposal proyek kepada Bambang. Namun, kepada Jaksa, Bambang mengaku belum sempat membaca proposal tersebut.

"Tanggal 19 saya bertemu, tapi sebentar. Beliau (Dewie) hanya nitip proposal yang saya belum sempat baca karena saya buru-buru. Itu di dalam map," kata Bambang.

Dalam kasus suap ini, Dewie diduga menerima uang sebesar 177.700 dollar Singapura. Uang itu diberikan oleh seorang pengusaha bernama Setyadi Jusuf, melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai, Irenius Adii.

Uang tersebut diminta Dewie agar proyek pembangunan pembangkit listrik yang diajukan Irenius dapat menggunakan dana dari pemerintah pusat melalui APBN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com