Staf Dewie Yasin Akui Minta Komisi untuk Proyek Pembangkit Listrik di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Wahyu Hadi, staf ahli anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo, mengakui bahwa ia meminta jatah komisi atas proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada pengusaha asal Papua, Setiadi Jusuf, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai Irenius Adi.

"Saya minta untuk jatah komisi," ujar Bambang kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Menurut Bambang, jatah berupa komisi tersebut diminta untuk mengetahui sejauh mana keseriusan perusahaan kontraktor yang dipimpin Setyadi mampu melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik.

(baca: Keterangannya Dianggap Aneh, Dewie Yasin Berkali-kali Diingatkan Tidak Berbohong)

Semula, Bambang meminta jatah 10 persen dari total nilai anggaran. Kemudian, setelah berkompromi dengan Irenius dan Setyadi, diputuskan bahwa jatah komisi yang diberikan hanya sebesar 7 persen dari nilai anggaran yang diminta.

Meski demikian, Bambang membantah jika permintaan komisi tersebut disebut sebagai permintaan Dewie Yasin.

Bambang juga membantah adanya istilah permintaan dana pengawalan. (baca: Dewie Yasin Limpo Tuding Dua Anak Buahnya "Kasak-kusuk" di Belakang)

Dewie yang juga diperiksa sebagai saksi dalam persidangan terhadap sekretaris pribadinya, Rinelda Bandaso, membantah adanya permintaan dana pengawalan.

"Saya tidak pernah dengar istilah dana pengawalan, saya baru tahu itu dari ruang sidang, tidak tahu itu istilah dari planet mana," kata Dewie.

Dalam dakwaan, Dewie diduga berjanji akan memuluskan pengalokasian anggaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam APBN 2016 ke Kabupaten Deiyai untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Dewie bahkan berani menjanjikan alokasi dana Rp 50 miliar untuk proyek itu. Namun, sebagai imbalan, Dewie meminta jatah 10 persen dari total anggaran.