Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham Bantah Golkar Serahkan Susunan Kepengurusan "Baru" ke Kemenkumham

Kompas.com - 16/03/2016, 22:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham membantah jika pihaknya telah menyerahkan daftar susunan kepengurusan Golkar yang baru ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut dia, saat ini baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono tengah melakukan harmonisasi untuk menentukan susunan kepengurusan yang baru.

"Dalam jangka waktu 1-3 hari ini, kami akan konsolidasikan. Nanti hasilnya kami kirimkan ke Kemenkumham," ujar Idrus di Jakarta, Rabu (16/3/2016) malam.

Ia membenarkan kabar yang menyebut Agung telah menyodorkan sejumlah nama pengurus Golkar hasil Munas Jakarta ke Aburizal untuk diakomodir dalam pengurus Munas Bali.

Namun, Idrus menutup rapat informasi terkait siapa saja nama yang disodorkan.

"Tidak etis sebut nama-nama karena baru mau harmonisasi, yang pasti ada keterwakilan dari Bali dan Ancol," kata dia.

Idrus optimistis nama-nama kepengurusan Golkar yang baru akan disahkan Kemenkumham.

Sebab, penggabungan pengurus tersebut merupakan implementasi atas putusan Mahkamah Agung yang menginginkan agar Golkar menempuh jalur rekonsiliasi.

"Artinya, secara hukum dan organisasi sudah selesai. Tidak ada alasan Menkumham tak mengesahkan," ujarnya.

Politisi Golkar Yorrys Raweyai sebelumnya menyatakan jika Golkar telah mengirimkan susunan nama-nama kepengurusan yang baru ke Kemenkumham.

Ia berharap agar pemerintah dapat mengesahkannya dalan waktu dekat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com