Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ani Yudhoyono Tak Punya Modal seperti Hillary Clinton

Kompas.com - 16/03/2016, 08:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski memiliki kesamaan dalam hal mendampingi presiden sebagai ibu negara, sulit bagi Ani Yudhoyono untuk menyamai popularitas Hillary Clinton.

Ani menyandang status ibu negara selama 10 tahun ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014. Hal yang sama dijalani Hillarry ketika Bill Clinton menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat selama dua periode.

"Dari survei-survei (popularitas) enggak muncul dan ruang geraknya terbatas. Ketika menjadi istri presiden, tidak ada sesuatu yang menonjol. Sulit juga kalau dibilang mau mengikuti Hillary Clinton," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2016).

(Baca: Nurhayati: Ibu Ani Bisa Lebih Hebat dari Hillary Clinton)

Menurut Arie, popularitas Hillary terbentuk ketika dirinya maju dalam Konvensi Partai Demokrat di Amerika Serikat melawan Barrack Obama. Kapasitasnya pun kian meroket ketika ia ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri AS.

Sementara itu, kata Arie, ketika Ani masih menjabat sebagai ibu negara, tidak ada prestasi menonjol yang dihasilkan olehnya.

"Bu Ani tidak punya modal kapital seperti itu (Hillary)," ujarnya.

Hanya strategi jelang pilkada

Arie menduga, munculnya gambar Ani sebagai capres Partai Demorkat di media sosial tidak lebih untuk menjaring kekuatan partai itu jelang pilkada.

Popularitas Demokrat yang menurun kala Pemilu 2014 lalu membuat partai itu harus memutar otak agar tingkat elektabilitasnya naik saat pilkada serentak gelombang kedua.

"Sekarang Demokrat ini kan sedang mencoba mencari harta karun yang bisa dikapitalisasi. Tetapi, kalau orientasinya capres ya berat," ungkap Ari.

Kompas TV Foto Ani Yudhoyono Jadi Capres 2019 Beredar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com