Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi: Perlu Sikap Kolektif untuk Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Kompas.com - 08/03/2016, 08:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berakhir, Senin (7/3/2016).

KTT itu menghasilkan dua dokumen pernyataan sikap terkait situasi yang terjadi di Palestina saat ini.

Dokumen pertama berupa resolusi yang menegaskan komitmen OKI dalam mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Dokumen kedua berupa Deklarasi Jakarta yang memuat langkah konkret guna mendorong terwujudnya perdamaian dalam konflik Palestina-Israel.

Menurut anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya, tanpa langkah yang lebih konkret, dua dokumen yang dihasilkan KTT LB OKI ini tak akan memiliki kekuatan apapun.

Diperlukan sikap kolektif sebagai sebuah keluarga di antara negara-negara muslim di dunia untuk mendukung perjuangan Palestina.

"Ironisnya, selama ini jangankan membantu kemerdekaan Palestina, antar-negara OKI justru kerap terlibat ketegangan satu sama lain, seperti manuver Arab Saudi dan Iran di Suriah," kata Tantowi, dalam keterangannya, Selasa (8/3/2016).

Politisi Partai Golkar itu, mengatakan, ada beberapa langkah konkret yang sebenarnya dapat dilakukan, seperti meningkatkan hasil kesepakatan KTT LB dari status deklarasi menjadi resolusi.

Ia menilai, selama ini sudah berulangkali deklarasi dihasilkan, namun tak ada perubahan yang dihasilkan.

Selanjutnya, seluruh negara OKI perlu membentuk semacam Palestine Caucus di PBB yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dengan demikian, posisi tawar Palestina di PBB lebih kuat.

"Negara-negara OKI juga harus membentuk semacam Palestine Fund untuk mendukung pembangunan Palestina. Dengan kapasitas sebagian negara OKI yang secara ekonomi menonjol, seperti UEA, Qatar, Saudi, Iran, Bahrain, tentu tak sulit membangun Palestina," ujar dia.

Berikutnya, negara-negara OKI juga perlu memberikan tekanan yang lebih besar kepada Israel agar keluar dari Palestina.

Sejauh ini, kata Tantowi, masih ada negara-negara OKI yang belum satu suara, bahkan bekerja sama dengan Israel.

"Hal tersebut semakin kuat setelah PM Israel, Benjamin Netanyahu pada 2014 lalu mengklaim banyak negara Timur Tengah yang pro-Israel, baik secara terbuka maupun tidak," kata dia.

Ia menambahkan, sebagai penyelenggara KTT LB dan negara penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya mengambil peran yang lebih sentral.

Indonesia dapat menjadi pemimpin OKI dalam melakukan lobi kemerdekaan Palestina di PBB, meskipun akan cukup sulit dilakukan.

"Selama Indonesia selalu bersikap netral dalam politik luar negerinya, maka sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan peran lebih dari yang sekarang kita mainkan," ujar Tantowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com