Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Punya Posisi Strategis Belum Tentu Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 03/03/2016, 22:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok calon ketua umum Partai Golkar yang memiliki posisi strategis dan pernah menjadi pengurus partai tidak menjamin mendapat perolehan suara yang banyak dalam pelaksanaan musyawarah nasional mendatang.

Lebih dari 50 persen publik menilai, calon ketua umum Partai Golkar yang diinginkan justru yang paling berpengalaman lama di partai.

Hal itu terungkap dari hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) yang dilakukan mulai 29 Februari hingga 1 Maret 2016.

"Sebanyak 59,80 persen publik menilai figur yang dianggap dapat meningkatkan perolehan suara adalah yang berpengalaman lama di Golkar," kata Juru Bicara Kedai Kopi Hendri Satrio di Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Angka tersebut sangat signifikan dibandingkan kriteria-kriteria lainnya. Kriteria yang dimasukkan dalam survei yakni figur yang pernah menjadi pengurus DPP Partai Golkar (9,80 persen) dan mengemban posisi strategis (3,4 persen).

Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, pengalaman kandidat calon ketua umum bukanlah modal satu-satunya untuk dapat membuat seseorang meraih banyak suara.

Selain pengalaman, menurut Donal, publik juga melihat rekam jejak calon ketua umum tersebut. Selain bersih dari korupsi, kontribusi mereka juga bisa jadi menjadi pertimbangan lain.

"Tak serta merta berpengalaman seperti cek kosong. Diukur dari durasi lamanya di partai tapi kalau tidak berkontribusi positif apa-apa juga tidak akan diharapkan menang," tutur Donal.

Survei dilakukan terhadap 500 orang responden yang tersebar proporsional ke seluruh Indonesia. Responden merupakan pengguna telepon yang dipilih secara acak (probability sampling), menggunakan metode sampel acak sistematis.

Adapun tingkat margin of error sebesar 4,38 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan melalui telepon dan menggunakan kuisioner terstruktur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com