Vonis Fuad Amin Ditambah, KPK Tetap Ajukan Kasasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap terdakwa mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron.

PT DKI Jakarta sebelumnya menolak banding Fuad dan memperberat hukumannya dari delapan tahun penjara menjadi 13 tahun penjara.

"Minggu lalu KPK mengajukan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap terdakwa FAI," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Meski hukuman terhadap Fuad diperberat, KPK tidak dapat menerima putusan itu karena sejumlah harta Fuad yang disita harus dikembalikan. (baca: Banding Ditolak, Hukuman Fuad Amin Diperberat Jadi 13 Tahun Penjara)

Menurut Priharsa, putusan majelis hakim PT DKI Jakarta tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

"Keputusan tersebut belum sesuai dengan tuntutan dari JPU, termasuk di dalamnya mengenai perampasan harta," kata Priharsa.

Di pengadilan tingkat pertama, harta Fuad yang disita sebesar Rp 250 juta berupa harta bergerak dan tidak bergerak.

Sementara oleh PT DKI Jakarta, sebagian dari harta tersebut dikembalikan atas pertimbangan majelis hakim.

Namun, jumlah harta Fuad yang diputuskan untuk dikembalikan masih dihitung. (baca: PT DKI Jakarta Juga Cabut Hak Politik Fuad Amin)

Fuad dianggap terbukti melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai bupati Bangkalan dan melakukan pencucian uang.

Selama menjadi Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad disebut telah menerima uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi terkait jabatannya, yaitu menerima dari bos PT MKS Antonius Bambang Djatmiko sebesar Rp 18,05 miliar.

Uang suap diberikan Bambang agar Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan memuluskan perjanjian konsorsium kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Fuad juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan harta kekayaannya ke sejumlah rekening di bank.

Selain itu, terdapat juga pembelian sejumlah aset berupa tanah dan bangunan serta mobil yang diatasnamakan istri dan anak Fuad.

Dalam persidangan terungkap bahwa Fuad menggunakan identitas berbeda untuk membuka sejumlah rekening di bank.

Selain menggunakan identitas dengan namanya sendiri, Fuad juga menggunakan identitas orang lain dalam membuka rekening untuk menyimpan harta kekayaannya.