Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituduh Pukul Stafnya, Politisi PDI-P Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD

Kompas.com - 02/02/2016, 14:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga orang yang merupakan perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016) siang.

Kehadiran mereka untuk melaporkan politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

(Baca: Ketua DPR Minta Kasus Masinton Cukup Ditangani Kepolisian)

Sebelumnya, LBH APIK menerima laporan aduan dari staf ahli Masinton, Dita Aditia, terkait kasus dugaan pemukulan yang terjadi pada 21 Januari 2016 lalu.

Kasus pemukulan terhadap Dita yang merupakan kader Partai Nasdem itu juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Sabtu (30/1/2016).

"Kami berharap MKD dapat memanggil anggota DPR yang kita laporkan dan memberikan sanksi tegas," kata Direktur LBH APIK Ratna Batara Muntini.

(Baca: Dua Versi Cerita dalam Kasus Pemukulan Staf Masinton)

Dalam laporan tersebut, disertakan sejumlah bukti, di antaranya surat permohonan bantuan yang diajukan Dita kepada LBH APIK, kronologi kasus, dan salinan foto.

Salinan foto tersebut menunjukkan mata kanan Dita yang lebam.

"Dita hari ini tidak bisa datang karena masih trauma," ujar dia.

Laporan tersebut telah diterima pihak sekretariat MKD pukul 14.15 WIB. Namun, dalam bukti laporan yang diserahkan kepada LBH APIK, MKD memberikan catatan.

"Laporan dan berkasnya sekarang kami terima, tetapi kami beri catatan karena belum ada salinan akta notaris lembaga yang diserahkan," ujar salah seorang pegawai sekretariat MKD yang enggan disebutkan namanya.

Menurut dia, LBH APIK diberi waktu selama 14 hari kerja untuk melengkapi salinan akta notaris.

Jika selama kurun waktu tersebut syarat tidak dipenuhi, pelapor harus membuat laporan baru.

(Baca: Bareskrim Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Penganiayaan Terhadap Staf Ahli Masinton)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com