Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Pembentukan KEIN Tidak Bermuatan Politik

Kompas.com - 20/01/2016, 14:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP membantah jika Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) disebut dibentuk oleh Presiden Joko Widodo karena alasan politik.

Menurut Johan, lembaga itu dibentuk untuk menunjang keperluan Presiden yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

"Saya kira penunjukkannya profesional, tidak ada kaitannya dengan politik," kata Johan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Johan menuturkan, penunjukkan pimpinan dan anggota KEIN dilakukan oleh Presiden Jokowi. (baca: Jokowi Pilih Soetrisno Bachir Pimpin KEIN, Ini Daftar Pengurusnya)

Ketua KEIN dijabat oleh politisi PAN Soetrisno Bachir, Wakil Ketua KEIN dijabat politisi PDI-P Arif Budimanta. Anggota KEIN diketahui sebagai relawan Jokowi saat pilpres 2014, salah satunya adalah Hendri Saparini.

"Peran KEIN ini sangat strategis, melakukan kajian (ekonomi), dan soal bagaimana proses industrialisasi itu harus bisa mengerem angka kemiskinan," kata Johan.

Pelantikan pengurus KEIN dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi, Rabu pagi. Pelantikan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan sejumlah lembaga negara, dan menteri Kabinet Kerja.

Seusai pelantikan, Soetrisno menyatakan bahwa penunjukkannya sebagai Ketua KEIN tidak berkaitan dengan dukungan PAN kepada pemerintah. (baca: Jabat Ketua KEIN, Soetrisno Bachir Merasa Tak Wakili PAN)

Ia juga berjanji akan mundur dari posisi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional untuk menunjukkan komitmennya memimpin KEIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com