Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rieke Senang Megawati Kritik BUMN di Bawah Rini Soemarno

Kompas.com - 12/01/2016, 12:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus PT Pelindo II Rieke Diah Pitaloka senang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut menyinggung permasalahan Badan Usaha Milik Negara saat berpidato dalam pembukaan rapat kerja nasional PDI-P.

Menurut dia, pidato itu menegaskan bahwa Megawati dan PDI-P mendukung sepenuhnya langkah pansus pelindo II melakukan pembenahan di lingkup BUMN, termasuk rekomendasi pansus untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Alhamdulilah, masalah ini masuk ke pidato Ketua Umum, ini sebuah penegasan yang menjadi perhatian utama mengembalikan BUMN ke pasal 33 UUD 1945. Artinya, apa yang hasus dilakukan BUMN tidak boleh dikelola business to business, itu salah satu prioritas dari komiten politik PDI-P," kata Rieke di sela-sela rakernas PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (12/1/2016).

Rieke mengatakan, BUMN merupakan perusahaan negara yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. (baca: Sepakat dengan Megawati, JK Minta Ada Perbaikan Pengelolaan BUMN)

Namun, dia melihat, di bawah kepemimpinan Rini, BUMN telah bekerja layaknya perusahaan swasta yang lebih mementingkan bisnis.

Salah satunya bisa dilihat dari keputusan PT Pelindo II memperpanjang kontrak pengelolaan pelabuhan Jakarta International Container Terminal kepada perusahaan asal Hongkong Hutchinson Port Holding.

Harusnya, kata dia, anak bangsa bisa mengelola sendiri pelabuhan yang dimilikinya. (baca: Megawati Kritik Pembangunan seperti "Poco-poco", Ini Kata Wapres)

"BUMN itu Badan Usaha Milik Negara bukan Badan Usaha Milik Perorangan, dan bukan dijadikan ATM oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Saat berpidato dalam pembukaan rakernas PDI-P, Minggu (10/1/2015) kemarin, Megawati mengatakan, BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Oleh karena itu, BUMN haruslah dikelola secara cermat agar memberikan dampak yang signifikan. (baca: Megawati Kritik Cara Pengelolaan BUMN)

"Berbeda dengan yang terjadi saat ini. BUMN hanya diperlakukan seperti ‘korporasi swasta’ yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan business to business,” kata Megawati.

Megawati pun memberikan dukungan kepada perwakilan parpol di DPR yang kini sedang berjuang di Pansus Angket Pelindo II.

Rekomendasi Pansus untuk mencopot Rini saat ini sudah dikirim ke istana. Namun, belum ada respons dari Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com