Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunker ke NTT, Jokowi Sisipkan Pesan Khusus untuk Berantas Kasus Perdagangan Manusia

Kompas.com - 31/12/2015, 11:30 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sunjaya mengaku menerima pesan khusus dari Presiden Joko Widodo agar menangani kasus human trafficking (perdagangan manusia) di NTT dengan cepat dan serius.

Hal tersebut disampaikan oleh Endang Sunjaya saat menggelar jumpa pers akhir tahun bersama puluhan wartawan di Restoran Suba Suka, Kamis (31/12/2015) pagi.

"Sebagai informasi, pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT, beliau menitipkan pesan kepada saya saat berada di Bandara El Tari, Kupang, untuk menangani kasus trafficking secara serius yang terjadi di wilayah NTT, dan ini akan saya lakukan progres. Mungkin saya akan lakukan rapat bersama instansi terkait," kata Sunjaya.

Sunjaya mengatakan, Presiden kemungkinan mendapat informasi bahwa di Provinsi NTT terdapat banyak kasus trafficking sehingga langkah secara masif diperlukan untuk menyelesaikannya.

"Saya akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, rapat bersama instansi terkait seperti imigrasi dan pemerintah daerah karena kasus ini bukan tanggung jawab polisi semata. Saya akan mengumpulkan semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada dan inisiatornya dari Polda NTT karena saya mendapatkan perintah langsung dari Presiden," ujarnya.

Pencegahan juga akan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan kepada para penyalur dan para calon tenaga kerja agar tidak terlibat dalam aksi perdagangan manusia. 

Pencegahan dilakukan dengan melibatkan Babinkamtibmas setiap wilayah untuk bisa mengingatkan warga yang hendak bekerja di luar negeri. 

"Yang juga akan saya lakukan adalah tindakan keras bagi mereka para stakeholder yang tidak melaksanakan fungsi dan kewajiban masing-masing dengan baik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com