Mundur Saat Akhir Sidang MKD, Novanto Dianggap Tak Tunjukkan Keinginan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai bahwa tidak ada niat baik dari Setya Novanto dengan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI jelang ketuk palu persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Jelas-jelas tidak ada keinginan baik dari Saudara Setya Novanto dengan mengundurkan diri. Kalau disebut (mundur) demi kepentingan bangsa dan negara, ya kan tinggal menunggu ketuk palu. Kalau supaya tidak menimbulkan kegaduhan, sudah gaduh," ujar Ray, Kamis (17/12/2015)  di Jakarta.

Menurut Ray, kalaupun Novanto ingin mengundurkan diri, seharusnya dilakukan di tengah-tengah proses sidang KMD, bukan di ujung proses.

Dengan hasil akhir 10 orang anggota MKD menyatakan adanya pelanggaran kode etik sedang dan tujuh orang menyatakan pelanggaran berat, maka hal itu akan berujung dengan menonaktifkan Novanto dari jabatan Ketua DPR RI.

Ray menengarai ada upaya yang tidak sungguh-sungguh dari anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar. Pandangan mereka di akhir sidang dianggap tidak masuk akal dengan hal yang mereka persoalkan di awal sidang.

"Di satu segi mereka mempersoalkan legal standing, keaslian rekaman, tapi putusannya (menganggap) salah berat. Di mana logikanya?" ucap Ray.

Ia menilai bahwa Novanto dan Golkar tidak memperlihatkan adanya keinginan tulus, baik untuk meminta maaf maupun menyatakan ada pelanggaran berat.

Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Pengunduran itu dilakukan beberapa saat jelang pengambilan putusan MKD atas dugaan pelanggaran kode etik Novanto sebagaimana dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Dalam surat yang dilayangkan ke MKD, Rabu malam, Novanto menyatakan bahwa ia mundur karena ingin menjaga harkat dan martabat Dewan. Selain itu, ia ingin agar masyarakat tidak gaduh atas kasus yang sedang menimpanya.