Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Prioritaskan Keamanan Natal dan Tahun Baru di 13 Daerah

Kompas.com - 16/12/2015, 22:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia telah memetakan potensi gangguan keamanan jelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun.

Terdapat 13 daerah yang menjadi prioritas pengamanan.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan, ketigabelas daerah itu adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Daerah-daerah tersebut dianggap rawan terjadi ganguan keamanan seperti radikalisme, intoleransi, dan terorisme.

"Di luar Polda itu adalah rawan prioritas kedua," kata Badrodin, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Badrodin mengungkapkan, kepolisian juga akan melanjutkan Operasi Mantap Praja yang berjalan sejak 7 Desember 2015 dan disambung Operasi Lilin sampai 2 Januari 2016.

Personel gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan Hari Raya Natal dan pergantian tahun mencapai 150,554 personel.

Jumlah tersebut terdiri dari personel 80.203 personel Polri dan 7.351 personel TNI serta instansi lainnya.

Peningkatan keamanan akan dilakukan di tempat ibadah, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi atau tempat-tempat yang dimanfaatkan masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun.

Polri juga menyiapkan 1.557 pos pengaman yang disebar di seluruh daerah. Pengamanan akan dilakukan secara terbuka dan tertutup.

Badrodin menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengamanan akhir tahun.

"Secara keseluruhan persiapan sudah kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan aman tanpa ada gangguan yang berarti," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com