Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kalau Mau Selamat, Jokowi Perlu Bersihkan Menteri yang Anti-Nawacita

Kompas.com - 29/11/2015, 20:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai, sudah saatnya Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.

Ia menilai adanya gelagat sejumlah pembantu presiden yang bekerja tidak sesuai dengan konsep Nawacita yang digadang-gadang Jokowi. (Baca: "Saya Kasihan dengan Bu Mega, Kereta Pemerintah Makin Jauh dari Trisakti")

"Kalau Jokowi mau selamat, ini kesempatan Jokowi menteri yang anti-Nawacita dia bersihin," ujar Syahganda di Jakarta, Minggu (29/11/2015).

Syahganda menilai, salah satu menteri yang harus dicopot karena tidak pro Nawacita adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menurut dia, Sudirman sengaja dimasukkan ke dalam kabinet untuk kepentingan tertentu. Hal ini, menurut Syahganda, tampak dari gerak-gerik Sudirman dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Sudirman berusaha bermain dengan kontrak Freeport itu mungkin untuk kepentingan JK (Jusuf Kalla), karena yang bela dia JK," kata Syahganda.

Atas dasar itu, Syahganda menilai Jokowi perlu memecat menteri yang hanya membuat bangsa gaduh.

Bahkan, menurut Syahganda, para menteri yang dianggap mematuhi nawacita sebaiknya diajak untuk memilih menteri baru di Kabinet Kerja. (Baca: Hanya Puan, Rizal, dan Khofifah yang Dinilai Pro Nawacita)

"Cukup setahun belajar bagi Jokowi, dia masih punya banyak stok," ucap Syahganda.

Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari menilai, sejumlah menteri di Kabinet Kerja malah menjadi beban bagi pemerintah.

Eva menganggap Jokowi dikelilingi penyusup yang mengabaikan Nawacita dan Trisakti. (Baca: Jokowi Diibarat Berjalan Bersama Perampok, Berenang Bersama Hiu)

"Omongan saya di grup, 'Jokowi ibarat berjalan bersama para perampok berenang bersama para hiu'" ujar Eva.

Eva mengatakan, mafia hukum berkeliaran bebas tanpa pernah ditindak tegas. Hal tersebut, kata Eva, justru akan mempersempit ruang untuk pembangunan bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com