Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Setya Novanto Lobi Jepang soal Alutsista Dianggap Aneh

Kompas.com - 18/11/2015, 09:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai aneh jika ada anggota DPR ikut dalam lobi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Penilaian tersebut disampaikan TB Hasanuddin dalam menanggapi pemberitaan media Jepang, yang menyebut bahwa Ketua DPR Setya Novanto melobi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terkait pembelian pesawat amfibi.

"Menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista," kata Hasanuddin, Selasa (17/11/2015).

Hasanuddin mengaku tidak memiliki informasi yang lengkap soal kepastian mengenai lobi yang disampaikan Novanto itu. Namun, ia mengatakan, pembelian alutsista sudah memiliki prosedur baku.

"Biasanya spesifikasi teknis mengenai alutsista yang akan dibeli diajukan dari angkatan masing-masing ke pihak Mabes TNI, dan selanjutnya diajukan ke Kementerian Pertahanan. Berdasarkan spesifikasi teknis itu, kajian dilakukan untuk melihat produk mana yang memenuhi persyaratan dan kemudian diputuskan jenis, kualitas, dan mereknya, selanjutnya dimasukkan ke dalam RAPBN. Setelah proses anggaran di DPR selesai, dibahas dan disetujui menjadi APBN, selanjutnya diteruskan dengan proses pembelian atau pengadaan," papar Hasanuddin.

Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa sejauh ini belum pernah ada pembahasan dari Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat jenis amfibi dari Jepang. Menurut dia, kebutuhan untuk itu memang belum ada.

"Pengadaan pesawat amfibi tidak menjadi prioritas dalam minimum essential force (MEF)," kata dia.

Setya Novanto bersama sejumlah delegasi DPR menemui Shinzo Abe dalam kunjungan kerja ke Jepang, Kamis (12/11/2015) lalu. Dalam pertemuan tertutup itu, Novanto memang mengaku membicarakan pembelian alutsista, termasuk pesawat amfibi US-2.

Menurut Novanto, pembahasan tersebut bukanlah membuat suatu kesepakatan baru. Dia hanya menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang, saat Presiden Joko Widodo bertemu Shinzo Abe, Maret lalu.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin menekankan lagi agar MoU dalam bidang pertahanan itu berjalan," kata Novanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com