Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modus Kampanye Terselubung di Pilkada Kini Juga Gunakan Makanan

Kompas.com - 06/11/2015, 03:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mendekati hari pemilihan dalam rangkaian Pilkada Serentak 9 Desember 2015, modus-modus kampanye terselubung semakin marak.

Tidak terkecuali modus kampanye terselubung melalui makanan, seperti yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. Kampanye terselubung itu menggunakan cemilan legit Wingko.

"Model sosialisasi yang paling 'ngeri', ada wingko. Wingko ini nama kandidat, tapi dibuat menjadi snack. Dia produksi snack, di Yogyakarta, di Sleman," kata Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, Kamis (5/11/2015).

Ia menambahkan, modus kampanye lain, misalnya dengan membuat turnamen futsal mengatasnamakan calon kepala daerah. Ini seperti yang dilakukan salah satu kepala daerah yang membuat Imam Cup.

Sunanto juga menunjukkan foto salah satu pasang calon kepala daerah dari Sulawesi Tengah yang tengah berfoto dengan sepasang pengantin sambil menunjukkan satu jari.

"Ke kawinan tapi menunjukkan begini. Nomor satu," ujar Sunanto sambil menunjukkan jari telunjuk. "Yang kawin juga menunjukkan nomor satu."

Selain mengkhawatirkan modus kampanye terselubung, ia juga mengkhawatirkan beberapa daerah yang pengawas pemilunya tidak melakukan pengawasan dengan benar.

Namun, ia menyatakan telah mengklarifikasi kepada Bawaslu sambil menyerahkan laporan pemantauan lengkap.

"Hasil pantauan kami yang tidak melakukan pengawasan Jember, Depok, Kota Semarang. Semoga ini tidak benar. Karena kalau pengawas tidak hadir di sini maka kita khawatir proses pelporan dana kampanye tidak akan berimbang," tutur Sunanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com