Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Pimpinan Fahri Hamzah Akan Kontrol Pembangunan Gedung Baru DPR

Kompas.com - 03/11/2015, 16:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung dalam tim implementasi dan reformasi parlemen akan ikut mengontrol pembangunan tujuh megaproyek di Kompleks Parlemen. Tim yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini akan memastikan bahwa pembangunan sesuai rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sejak awal.

"Tim pembangunan itu perlu kontrol dari Dewan, mengawal arah kebijakan renstra. Itu fungsi tim (reformasi dan implementasi parlemen) yang pernah dibentuk," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Roem Kono menegaskan, tim implementasi dan reformasi parlemen ini tidak akan terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknis. (Baca: Gedung Baru DPR Dibahas di Paripurna, Ini 7 Tahapannya )

Semua hal yang bersifat teknis akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kesekjenan DPR.

"Teknisnya itu domain kesekjenan," ucap politisi Partai Golkar tersebut. (Baca: Pimpinan DPR Bertanya, Apakah Masyarakat Setuju Gedung Baru DPR?)

Roem menambahkan, pada tahun pertama ini, DPR akan fokus pada pembangunan gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun DPR.

Anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 740 miliar. Namun, ada penundaan sebesar Rp 170 miliar sehingga anggaran yang akan digunakan pada 2016 adalah Rp 570 miliar.

Anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR disediakan sekitar Rp 490 miliar. Adapun Rp 80 miliar sisanya dialokasikan untuk pembangunan alun-alun demokrasi.

"Semua prosesnya akan berlangsung transparan," ucap Roem. (Baca: Ketua DPR Anggap Masyarakat Salah Presepsi soal Pembangunan Gedung Baru DPR)

Selain gedung untuk ruang kerja dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat berdemo, DPR juga akan membangun museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, pusat pengunjung (visitor center), pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com