Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Nilai Bencana Asap Tak Akan Ganggu Persiapan Pilkada

Kompas.com - 26/10/2015, 20:31 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bencana asap tak akan mengganggu persiapan pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya digelar pada Desember mendatang.

Kendati demikian, pemerintah tetap melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi bencana yang sedikitnya berdampak terhadap 43 juta penduduk tersebut.

"Enggak. Pilkada kan distribusi bahan kan enggak terganggu, membikin TPS (tempat pemungutan suara) kan tidak terganggu, mencetak surat suara kan tidak terganggu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Kendati demikian, diakui Kalla, proses kampanye calon kepala daerah yang dilakukan di ruangan terbuka kemungkinan terganggu asap kebakaran lahan. Akan tetapi, menurut dia, secara umum bencana ini belum mengganggu proses persiapan pilkada.

"Kampanye ya memang juga tentu agak menurun, ya enggak apa-apa, baguslah. (Bisa) lewat TV, radio, kan tidak terganggu. Jadi tidak apa-apa, nyoblos juga tidak terganggu kan, masih bisa lihat," ujar Kalla.

Wapres juga membenarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa asap tipis sudah bergerak hingga ke Jakarta dan sekitarnya. Menurut Kalla, kebakaran lahan tahun ini diperparah adanya gelombang panas atau El Nino.

Belajar dari pengalaman ini, Wapres menyampaikan bahwa pemerintahan menilai perlunya dilakukan restorasi gambut yang mengembalikan fungsi gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan ke depannya.

Apalagi, menurut dia, Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terluas nomor tiga sedunia.

"Ini upaya jangka panjang, tadi kita sudah bicara dengan Pak Luhut, ini harus dikerjakan bersamaan baru bisa. Kalau hanya penyelesaian asap akibat kemarau, akibat angin, enggak keras terbang juga itu api. Jadi memang bukan pekerjaan yang mudah," ujar Wapres.

Terkait upaya restorasi gambut, pemerintah segera menggelar konferensi yang mengundang para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Melalui konferensi ini, pemerintah mencari masukan akademisi tentang cara melakukan restorasi gambut yang tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com