Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Kembalikan Dokumen Pelindo II yang Tak Terkait Kasus "Crane"

Kompas.com - 21/10/2015, 22:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar mengaku telah mengembalikan sejumlah dokumen ke PT Pelabuhan Indonesia II. Dokumen yang dikembalikan tersebut dianggap tidak berkaitan dengan kasus mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri.

"Memang dokumen yang ada kaitannya dengan kasus sudah kita sita karena itu berkaitan dengan pro justicia. Tapi dokumen lain yang tidak termasuk sudah kita kembalikan," kata Anang saat mengikuti rapat dengan Pansus Angket Pelindo II di Kompleks Parlemen, Rabu (21/10/2015).

Anang menanggapi pertanyaan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan Sukur Nababan yang mempersoalkan kejanggalan pencopotan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kabareskrim. Sukur menilai, Buwas dicopot lantaran hendak menyelidiki dokumen lain yang diduga bermasalah yang ditemukan bersamaan dengan proses penyelidikan mobile crane.

"Waktu kemarin kami ketemu mantan Kabareskrim dan tadi pagi ketemu Victor Edi Simanjuntak, dijelaskan ada dokumen lain yang disita menyangkut hal lain. Apa dokumen itu? Karena katanya mereka tidak bisa menyelidiki karena tidak punya akses ke dalam," kata Sukur.

Namun, Anang enggan membongkar dokumen apa saja yang telah disita dan telah dikembalikan. Menurut dia, penyidik tidak diperkenankan membongkar isi dokumen yang menjadi alat bukti dalam tindakan pro justicia.

Akan tetapi pernyataan Anang tersebut kembali disanggah oleh Sukur. Sebab, ia hanya bertanya terkait dokumen apa saja yang dikembalikan ke Pelindo II, bukan yang terkait penyidikan mobile crane.

"Saya belum tanya substansi. Tapi ada enggak dokumen yang dikembalikan. Apa dokumen lain yang disita selain (terkait kasus) crane?"

Melihat perdebatan tersebut, Wakil Ketua Pansus Pelindo II Aziz Syamsudin langsung memotongnya. Aziz menguatkan pernyataan Anang yang menyebut penyidik tak berhak membuka dokumen yang disita yang berkaitan dengan kasus yang diselidiki.

"Kalau sudah masuk pro justicia itu tidak bisa, tapi kalau belum masuk bisa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com