Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Lakukan "Reshuffle" karena Dorongan Parpol

Kompas.com - 20/10/2015, 17:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, satu tahun adalah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi kinerja kabinet.

Ia menyarankan agar perombakan kabinet benar-benar berdasarkan hasil evaluasi, bukan karena dorongan partai politik.

"Reshuffle mungkin perlu, tetapi harus berhati-hati. Presiden harus menjelaskan alasannya kepada publik kenapa melalukan reshuffle," ujar Djayadi saat ditemui di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).

Menurut dia, jika reshuffle benar-benar dilakukan, maka pilihannya hanya mengurangi dan menambah jatah menteri dari partai politik, atau menambah dan mengurangi jatah menteri dari kalangan profesional. (Baca: PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle")

Sejak awal, Jokowi berjanji kepada publik untuk tidak menjadikan formasi kabinet sebagai bagi-bagi kursi partai politik.

Jika mengurangi kalangan profesional dalam porsi kabinet, Jokowi akan mendapat kesan negatif dari publik. (baca: Agung Laksono: Jangan Sedikit-sedikit "Reshuffle")

Sementara itu, jika pergantian dilakukan terhadap menteri dari partai politik, maka Jokowi perlu bersiap mengelola agar tidak terjadi kegaduhan politik akibat jatah partai yang berkurang.

Wacana reshuffle muncul setelah PAN berbalik mendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Totok Daryanto sebelumnya mengatakan, partainya telah menyodorkan lima nama calon menteri kepada Presiden.

Totok memastikan bahwa kelima nama itu dapat membantu Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahannya. (Baca: PAN Sodorkan Lima Nama Calon Menteri ke Jokowi)

Secara terpisah, politisi PAN, Muslim Ayub, memastikan bahwa kelima nama yang disodorkan oleh PAN itu atas permintaan langsung dari Jokowi. Ayub enggan menyebutkan secara pasti siapa saja dan disiapkan untuk posisi apa saja kelima nama itu.

"Belum tahu pastinya. Ada kemungkinan mengarah ke Menkumham atau Jaksa Agung, tetapi itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden," ucap dia. (baca: Siapkan Kader di Pemerintahan, PAN Ingin Segera Ada "Reshuffle")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Nasional
Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Nasional
Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Nasional
KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

Nasional
KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

Nasional
PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan 'Freelance' Akan Dipotong 3 Persen

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan "Freelance" Akan Dipotong 3 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com