Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soetrisno Bachir Puji Kinerja Setahun Jokowi-Jusuf Kalla

Kompas.com - 13/10/2015, 15:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir memuji setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Soetrisno, pemerintahan Jokowi-JK berhasil dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Soetrisno lantas menyebut keberhasilan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar.

"Sekarang kekhawatiran masyarakat yang begitu didramatisir seolah-olah negara ini akan bangkrut gara-gara dollar mau mencapai Rp 15.000. Nah ternyata begitu dollar menurun, kita semangat lagi kan. Masak kita ini semangat berbangsa dan bernegara hanya dikarenakan dollar?" kata Soetrisno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Soetrisno menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII). Ia menyampaikan undangan agar Kalla menghadiri musyawarah nasional Keluarga Besar Alumni Pelajar Islam Indonesia yang berlangsung pada 13 hingga 15 November mendatang di Jakarta.

Kendati demikian, Soetrisno menilai bahwa keberhasilan pemerintah tidak selamanya ditentukan dari besar kecilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Menurut dia, naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar merupakan hal yang wajar.

"Jadi jangan diperbesar, dollar naik turun itu biasa, banyak spekulan, yang penting kita fokus sendiri pada bangsa sendiri, pada diri kita sendiri, jangan mau diombang-ambingkan urusan dollar mendekati Rp 15.000, sekarang gara-gara turun, semangat semua," ucap Soetrisno.

Ia juga optimistis Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik. Soetrisno yakin rata-rata angka pertumbuhan ekonomi dalam setahun bisa meningkat.

"Sesuai dengan program Jokowi-JK, nanti kan pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7 persen dalam 5 tahun. Saya yakin walau kita sekarang ini sekitar 5 persen, itu akan nanti terkejar untuk rata-rats 7 persen,berarti kan ada yag 8 persen dan 8,5 persen," tutur Soetrisno.

Menurut dia, Jokowi-Kalla adalah pemimpin yang tidak hanya berwacana. Salah satu kebijakan Jokowi-JK yang dipuji Soetrisno berkaitan dengan arahan agar menjual barang hasil olahan.

"Nah ini perlu suatu kerja besar yang dilakukan bukan oleh presiden, melainkan oleh aparatnya dan dunia usaha. Dunia usaha jangan main mengekspor atau impor bahan mentah, tetapi memproses. Kalau karet diproses dulu jadi ban, dan lain-lain. Demikian juga kalau kayu harus dibikin meubel kaya Pak Jokowi," kata Soetrisno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com