Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soetrisno Bachir Berharap Ada Kader PAN Masuk di Pemerintahan

Kompas.com - 13/10/2015, 14:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir kembali menegaskan bahwa PAN siap berkontrbusi dalam pemerintahan. Jika ada kader PAN yang dipercaya masuk dalam kabinet, kata dia, PAN dapat menyumbangkan kontribusinya lebih besar.

"Nah kalau nanti ada kader PAN yang dipercaya di pemerintahan, ya di pemerintahan itu kan macam-macam ya, itu tentu kontribusinya akan lebih besar," kata Soetrisno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Soetrisno menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII). Ia menyampaikan undangan agar Kalla menghadiri musyawarah nasional keluarga besar alumni pelajar Islam Indonesia yang berlangsung pada 13 hingga 15 November mendatang di Jakarta.

Ia juga menyampaikan bahwa PAN siap bertugas jika Presiden Joko Widodo mengamanatkan jabatan menteri kepada kader PAN. Kendati demikian, Soetrisono menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

"Kita serahkan saja ke Presiden," ucap dia.

Pada 2 September lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan secara resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pengumuman secara resmi dilakukan dalam sebuah jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu (2/9/2015) siang.

Zulkifli mengatakan, tantangan ekonomi dunia saat ini menjadi momentum yang tepat untuk bersama-sama membantu pemerintah. Dengan demikian, dia menganggap saat ini bukan lagi saatnya berpikir masing-masing kelompok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com