Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprotes karena Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Dunia, Ini Kata Fadli Zon

Kompas.com - 09/10/2015, 17:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyesalkan adanya sejumlah pihak yang memprotes keterpilihannya sebagai Presiden Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dan menghubungkannya dengan rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, dua peristiwa itu merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak bisa dikait-kaitkan.

"Itu dua hal yang berbeda, enggak ada hubungannya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Fadli lalu menjelaskan bahwa pemilihan dia sebagai Presiden dilakukan dalam konferensi GOPAC di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 109 negara. Fadli yang merupakan Ketua GOPAC chapter Indonesia lalu dicalonkan oleh Southeast Asia Parties against Corruption (SEAPAC) untuk menjadi President GOPAC.

"Di proses awal, saya dicalonkan SEAPAC. Lalu yang lain juga ada dari Afrika. Mereka secara aklamasi meminta saya untuk jadi President GOPAC," kata Fadli.

Untuk revisi UU KPK sendiri, lanjut Fadli, aturan memang menyebutkan sebanyak minimal 25 anggota yang lebih dari satu fraksi. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah pemerintah juga berniat untuk merevisi UU ini. Jika pemerintah menolak, maka revisi ini tidak akan berjalan.

"Dalam pembuatan UU tidak bisa dari DPR saja atau pemerintah saja. Ini isu sensitif, nantinya akan ada rapat konsultasi dengan Presiden, apa ini akan kita kerjakan atau tidak," ujar Fadli.

Sebelumnya, pemilihan Fadli sebagai Presiden Gopac ini mendapat protes dari para aktivis. Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Perempuan Indonesia Antikorupsi menggelar unjuk rasa di halaman Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, tempat pelaksanaan GOPAC keenam.

Sambil membawa poster bertuliskan "SAVE KPK", mereka berorasi di halaman yang berhadapan dengan pintu masuk utama Hotel Royal Ambarukmo. Koordinator aksi, Wasingatu Zakiah, mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menentang terpilihnya Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC. 

"Fadli Zon terpilih menjadi Presiden GOPAC yang selama ini menyuarakan pemberantasan korupsi, ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan. Di mana pelemahan-pelemahan terhadap KPK justru tidak henti-hentinya dilakukan DPR RI," kata Wasingatu Zakiah, Kamis (8/10/2015). (Baca: Aktivis Tolak Pemilihan Fadli Zon Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sedunia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com