Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Akui Wilayah Udara Indonesia Rawan Dimasuki Pesawat Militer Asing

Kompas.com - 05/10/2015, 18:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang udara di Indonesia rawan dimasuki pesawat negara lain. Hal ini diungkapkan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsekal Muda Hadiyan Sumintaatmadja di sela-sela puncak perayaan HUT ke-70 TNI di Cilegon, Banten, Senin (5/10/2015).

"Yang rawan itu wilayah Indonesia tengah dan timur, seperti Kalimantan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua, tapi ada juga Sumatera Barat," ujar Hadiyan.

Menurut Hadiyan, sebabnya adalah, TNI, Angkatan Udara khususnya, kekurangan sistem radar yang memadai di daerah-daerah rawan tersebut. Selama ini, pihaknya baru memiliki 20 sistem radar. Jumlah itu di bawah target TNI AU, yakni berjumlah 32 radar di penjuru Indonesia.

Hadiyan melanjutkan, akibat kekurangan sistem radar itu, pihaknya terpaksa mengintegrasikan sistem radar yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara milik Kementerian Perhubungan. Integrasi ini, menurut Hadiyan tak optimal menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Pasalnya, sistem radar hasil integrasi itu hanya mampu menangkap aktivitas pesawat berjenis komersil saja. Sementara, pelanggaran wilayah udara tanah air kerap dilakukan pesawat militer negara tetangga.

"Pesawat militer asing yang masuk ke ruang udara kita tidak mungkin menyalakan transponder sehingga radar secondary milik (Ditjen) Perhubungan Udara tidak dapat mendeteksinya," ujar Hadiyan.

Hadiyan berharap pemerintah melihat hal tersebut secara serius. Ia mengapresiasi apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo di HUT TNI di Cilegon soal harapan bahwa TNI dapat menjaga wilayah-wilayah terdepan nusantara. Ia berharap, hal itu diimplementasikan ke arah modernisasi alat pertahanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com