Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Partai Nasdem: PAN Mau Dukung Pemerintah atau Minta Kursi?

Kompas.com - 11/09/2015, 15:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengingatkan tujuan awal PAN menjadi pendukung pemerintahan. Saat itu, PAN berjanji ingin membantu pemerintah keluar dari persoalan ekonomi yang ada.

"PAN mau dukung pemerintahan atau minta kursi? Ini dua hal yang berbeda," kata Johnny saat dihubungi, Jumat (11/9/2015).

Pernyataan Johnny tersebut menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir. Menurut dia, jika memang sejak awal PAN berniat mendukung pemerintah, jika tidak mendapat kursi, itu tidak menjadi persoalan.

"Kalau memang Presiden nanti merasa ada kader yang dibutuhkan, kader dari partainya (PAN) untuk lebih mengefektifkan kinerja pemerintah itu bagus," ujarnya.

Johnny pun mengingatkan agar PAN tak memberikan syarat apa pun kepada Presiden Joko Widodo jika memang ingin mendukung pemerintahan. Ia menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden.

"Presiden yang mempunyai hak absolut, hak prerogatif pergantian menteri," katanya.

Sebelumnya, Soetrisno membantah adanya transaksi kursi kabinet untuk partainya setelah deklarasi dukungan untuk pemerintah. Namun, Soetrisno melontarkan pernyataan agar setiap partai yang berada di jajaran pemerintah untuk tak hanya siap menerima jabatan, tetapi juga siap jumlah kursinya berkurang di kabinet.

"Ini bukan masalah legawa atau tidak, itu kewenangan Presiden. Kalau diajak ya siap, kalau berkurang, ya siap," kata Soetrisno seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2015). (Baca: Soetrisno Bachir Sebut Parpol Koalisi Harus Siap Kursinya Berkurang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com