Atasi Kebakaran Hutan, Indonesia Andalkan Pesawat "Water Bombing" Asing

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Junjung Tambunan, mengatakan bahwa untuk menghadapi bencana kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia saat ini, Indonesia masih mengandalkan pesawat water bombing dan modifikasi cuaca milik asing.

Menurut dia, upaya menghadirkan pesawat-pesawat water bombing milik asing tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam hal perizinan. Sehingga, ini menjadi salah satu faktor penghambat penanggulangan bencana kebakaran hutan di Indonesia

“99 persen water bombing itu ada di luar indonesia, itu asing punya. Sehingga untuk menghadirkan pesawat asing lengkap dengan krunya itu memang harus dihadapi. Karena itu pesawat dan krunya orang asing. Sehingga untuk koordinasinya mulai dari perhubungan, ke lanud (landasan udara) sampai ke Imigrasi itu butuh waktu sampai mereka hadir dalam konteks darurat,” ujar Junjung dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Selain soal perizinan yang membutuhkan waktu yang lama, Junjung juga menilai lambannya langkah BNPB dalam menghadirkan pesawat water bombing karena ketidakmampuan kepala daerah dalam memberikan respon cepat ketika terjadi bencana kebakaran hutan di wilayahnya.

Persoalan tersebut, kata Junjung, juga membuat BNPB tidak bisa menentukan secara pasti bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik kebutuhan personel maupun peralatan teknis. Selain itu, BNPB juga sulit memahami kebutuhan bagi masyarakat setempat dalam menghadapi bencana kebakaran hutan.

“BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika) pada bulan Februari sudah memberikan perkiraan, supaya kepala daerah bisa antisipasi. Artinya, mereka mengalami keterlambatan dalam mengantisipasi itu. Kadang kepala daerah berpikir ketika kejadian, mereka baru turun sesungguhnya sebelum terjadi itu mereka sudah harus melakukan persiapan, misalkan penerapan status siaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Junjung menyebutkan bahwa pesawat-pesawat water bombing milik asing juga menjadi rebutan negara lain yang juga terkena dampak dari El-Nino yang memperparah kebakaran hutan. Karena itu kepala daerah perlu memberikan respon cepat kepada BNPB untuk melakukan penindakan.

“Pesawat-pesawat asing ini juga dikontrak oleh negara lain yang terkena dampak El-Nino. Ketika kita ingin menghadirkan pesawat itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu penetapan masa darurat tadi yang dikeluarkan oleh kepala daerah,” kata dia.