Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Melihat Keberagaman di Indonesia

Kompas.com - 07/09/2015, 16:37 WIB
advertorial

Penulis


Indonesia, negara dengan penduduk yang berasal dari banyak suku, ras dan agama. Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu dari Sabang sampai Merauke menjadi salah bukti bahwa Indonesia menghargai berbagai bentuk perbedaan tersebut.

Hal inilah yang membuat Zulkifli Hasan, selaku Ketua MPR RI lebih memilih mengundang anggota parlemen Kanada untuk mengunjungi Indonesia, yang direncanakan pada  Februari 2016. Padahal, kedatangan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash ke Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (7/09/2015) untuk mengundang Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke Kanada.

Pilihan beliau mengundang para anggota parlemen Kanada tersebut agar dapat melihat langsung keberagaman agama dan suku yang hidup berdampingan dengan rukun di Indonesia.

“Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim mampu menjalankan proses demokrasi. Islam Indonesia berbeda dengan Islam di negara lain, ada Muhammadiyah, NU, Islam yang moderat yang saling menghormati. Saya ingin mengundang parlemen Kanada agar lebih mengerti dengan melihat langsung,’” tegasnya.

Mendengar Aspirasi Buruh

Setelah pertemuan dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash, beliau menerima kunjungan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Sekitar 25 perwakilan dari DPP SBSI, Ormas, GAM, dan LSM meminta Zulkifli untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah.

Muchtar Pakpahan, selaku Ketua Umum SBSI meminta pemerintah untuk menepati janjinya dalam menyejahterakan buruh dan mengurangi korupsi yang membuat buruh berpenghasilan semakin rendah. Selain itu, hadir juga perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menolak PHK besar-besaran untuk para buruh, isu mengenai BPJS Kesehatan dan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia juga dibahas dalam pertemuan ini.

Menurut beliau, banyak sekali isu-isu yang berkembang mengenai buruh di Indonesia. Satu pesan yang harus diingat ialah jangan mudah untuk terprovokasi dengan isu-isu tersebut. Pastikan kebenarannya terlebih dahulu dan jangan langsung terpancing emosi.

“Kemarin buruh mengingatkan, tentu besok akan melawan, itu haknya buruh. Tapi sekali lagi saya katakan, kita ini hati-hati jangan sampai kita ini terpancing dengan negara lain. Tidak ada yang suka Indonesia ini maju, mengalahkan Singapura, Malaysia, dan Australia, kalau bisa kita itu kita terpecah belah. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita cinta NKRI, mengkritik boleh tapi kalau kita tidak suka ada jalannya. Demo boleh, menyampaikan pendapat juga silakan tapi jangan anarkis. Jadi, kalau orang mau mengadu kita tidak bisa dan kepercayaan kepada Indonesia tidak berkurang,” terang beliau.

Beliau juga berjanji akan menyampaikan aspirasi para buruh kepada pemerintah dan lembaga yang menangani masalah seperti BPJS dan Ketenagakerjaan. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com