Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Munir Tak Kunjung Usai, Aktivis Merasa Tak Ada Jaminan Keselamatan

Kompas.com - 06/09/2015, 18:27 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis hak asasi manusia menyerukan agar pemerintah melakukan terobosan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Keselamatan para aktivis dinilai terancam apabila pemerintah dan penegak hukum tak kunjung menyelesaikan kasus Munir.

"Kita harus melihat bahwa penyelesaian kasus Munir menjamin rasa aman buat masyarakat. Ke depan, akan lebih sulit diselesaikan apabila pembunuhan dengan racun bagi aktivis pengkritik pemerintah kembali dilakukan," ujar Direktur Imparsial, Al Araf, dalam konferensi pers di Sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2015).

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, keluarga Munir dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui siapa otak pelaku pembunuhan Munir. Di sisi lain, saat ini masih banyak pegiat HAM, aktivis antikorupsi, bahkan jurnalis yang menjadi korban karena pekerjaannya. Setidaknya, menurut Haris, jika kasus Munir dibongkar, maka hal itu akan menjadi standar utama bahwa masih ada jaminan keselamatan bagi aktivis.

Manajer Organisasi Eksekutif Nasional Walhi, Islah, mengatakan bahwa belum lama ini telah terjadi pembunuhan terhadap aktivis lingkungan di Jambi. Pembunuhan itu diduga terkait dengan aktivitas korban dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Menurut Islah, belum ada jaminan keamanan dan keadilan, khususnya proses hukum, apabila hal itu melibatkan berbagai kepentingan.

"Tidak menutup kemungkinan, kita yang memperjuangkan hak masyarakat akan jadi korban, kalau pembunuhan seperti ini tidak dibongkar. Pemerintah harus mempunyai kemauan untuk itu," kata Islah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com