Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir JK Sebut Seruan Aksi Demo Pelemparan Tikus Provokasi Tak Benar

Kompas.com - 05/09/2015, 10:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, meyakini bahwa seruan untuk berdemonstrasi di depan kediaman dinas Jusuf Kalla adalah provokasi yang tidak benar.

Menurut Husain, seruan itu tidak masuk akal karena mengaitkan Kalla dengan pergantian Komjen Budi Waseso dari posisi Kabareskrim serta kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II yang sedang diselidiki Polri.

"Saya yakin informasi soal demo itu tidak benar, hanya broadcast yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Husain melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/9/2015).

Pada Jumat (4/9/2015) kemarin, beredar pesan berantai dari kelompok masyarakat "Gerakan Siaga Lawan Koruptor" yang menyerukan aksi untuk berdemonstrasi di kediaman dinas Kalla, di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2015) pekan depan.

Berdasarkan pesan berantai itu, demonstrasi akan dilakukan dengan aksi pelemparan tikus lantaran Kalla dianggap mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di PT Pelindo II yang sedang dilakukan Bareskrim Polri.

"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk Kekecewan kami melihat seorang Wakil Presiden yang terlibat dalam persekongkolan mafia pelabuhan," demikian pernyataan pesan berantai tersebut.

Husain menilai, pernyataan dalam pesan berantai itu mengandung fitnah dan unsur pencemaran nama baik. Ia mengatakan demikian karena meyakini Kalla berhubungan baik dengan Budi Waseso dan tidak mungkin mengintervensi pengusutan kasus dugaan korupsi.

Kalaupun Kalla sempat menghubungi Budi saat proses penggeledahan berlangsung di PT Pelindo II, kata Husain, hal itu dilakukan hanya untuk memastikan agar tidak ada kebijakan yang dipidanakan.

Sementara mengenai pergantian posisi Kabareskrim, Husain menganggap hal itu sebagai rotasi yang wajar terjadi dan terlalu jauh jika dikaitkan dengan intervensi Kalla.

"Pak JK sama sekali tidak membela siapa pun, kepentingan apa pun. Semata-mata hanya menguatkan instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan bagi pejabat publik lainnya," ungkap Husain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Perikanan, Kementerian KP Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Stakeholder

Nasional
Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa 'Backup' Parpol

Eks Hakim MK: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Tanpa "Backup" Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com