Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Minta Rotasi di Polri Tak Ditarik ke Ranah Politik

Kompas.com - 03/09/2015, 10:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan adanya kemungkinan pergeseran perwira tinggi di tubuh kepolisian dalam waktu dekat. Namun, dia menganggap internal Polri yang paling berwenang melakukan rotasi itu.

"Pantauan saya, pergantian di TNI, di polisi, hal-hal yang istimewa. Mereka sudah ada strukturnya. Jangan ditarik ke politik. Biarlah mereka dalam aturan yang mereka sudah miliki," kata Luhut di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9/2015) malam.

Untuk pergeseran perwira tinggi Polri, Korps Bhayangkara memiliki mekanisme yang dilakukan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). (Baca: Kompolnas: Rotasi Jabatan di Polri Wajar, asal Jangan Titipan Kelompok)

Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyebutkan, saat ini Wanjakti masih mengkaji soal pergeseran beberapa perwira tinggi Polri. (Baca: Tanggapi Kabar Pencopotan Budi Waseso, Apa Kata Kapolri?)

Luhut tidak mau berkomentar apakah pergantian itu terkait dengan posisi Kepala Bareskrim Polri yang saat ini dijabat Komjen Budi Waseso.

Dia hanya mengungkapkan, berdasarkan pertimbangan Presiden Joko Widodo, rotasi jabatan mungkin saja dilakukan. Dia menegaskan perlunya loyalitas kepada Presiden untuk semua pejabat negara, termasuk menteri dan kepolisian.

"Presiden mengedepankan bahwa kita ini harus punya kepatuhan tegak lurus terhadap perintah pada bawahannya. Itu berlaku umum, berlaku pada TNI maupun polisi. Semua berlaku pada semua. Saya pikir harus kita budayakan untuk loyal kepada perintah tertinggi," kata Luhut.

Budi Waseso sebelumnya mengaku tidak masalah jika dirinya diberhentikan sebagai Kabareskrim. (Baca: Buwas: Saya Masih Kabareskrim...)

"Saya ini kan prajurit Bhayangkara, tugas saya dari awal, saya sampaikan itu, amanah yang harus saya kerjakan sebaik mungkin," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

"Jadi Kabareskrim selama-lamanya kan tidak. Jadi, di kala dianggap sudah cukup, ya tidak ada masalah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com