Fadli Zon: 7 Proyek DPR Kecil, Bukan Megaproyek

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakinkan pemerintah bahwa rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen tidak akan menghabiskan anggaran yang fantastis. Hal tersebut disampaikan Fadli untuk menanggapi saran Presiden Joko Widodo agar tujuh proyek ini dikaji ulang.

"Yang dimaksud kan tujuh tahapan. Bukan harus ada tujuh gedung. Yang kita perlu satu gedung saja. Satu itu termasuk ruang untuk kerja anggota," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Dalam satu gedung itu, lanjut Fadli, dapat dimuat juga ruangan untuk tenaga ahli, perpustakaan, serta museum. Semuanya, kata dia, akan sangat bergantung pada hasil kajian yang saat ini dilakukan oleh pihak kesekjenan. (Baca: Ruhut Sebut Jokowi Lolos "Jebakan Batman" Setelah Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

"Ini proyek kecil, bukan megaproyek. Ini kebutuhan internal. Kalau mau dikaji lagi silakan, tidak masalah," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Pelaksana proyek ini, lanjut Fadli, nantinya juga akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta BUMN. Fadli meyakini pembangunan tujuh proyek ini tidak akan memakan dana yang begitu besar. Angka 1,6 triliun yang sebelumnya diprediksi oleh PU, kata dia, masih bisa berubah. (Baca: Dukung Jokowi, Ketua BURT Setuju 7 Proyek DPR Dikaji Ulang)

"Belum fix. Masih jauh angkanya di bawah itu (Rp 1,6 triliun)," ujarnya.

Presiden belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas. (Baca: Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR)

Presiden menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)