Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalla 'Cerai' dengan Jokowi jika Rizal Tak 'Dipecat'"

Kompas.com - 22/08/2015, 14:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Tjipta Lesmana, menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam akan mundur jika Presiden Joko Widodo tidak mengganti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

"JK mengancam (ke Jokowi) kalau Pak Rizal ini tidak 'dipecat', dia mau 'bercerai' (mundur)," ujar Tjipta di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

Informasi yang diungkap Tjipta tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak Istana, baik Presiden maupun Wakil Presiden. Namun, Tjipta mengaku tidak heran jika memang informasi itu benar adanya.

Kalla, sebut Tjipta, pasti tidak nyaman dengan komentar-komentar yang dilontarkan Rizal. Tindakan Kalla pun, lanjut Tjipta, disebutnya sebagai aksi panik.

Di sisi lain, Tjipta mendukung penuh gaya komunikasi Rizal meskipun mengundang kontroversi di tengah masyarakat. "Pramono Anung saja kemarin secara implisit mendukung manuver Rizal Ramli. PDI-P pun tenang-tenang saja tuh dengan komentar-komentar Pak Rizal. Jadi, memang dia (Rizal) ini laik untuk kita dukung," ujar Tjipta.

Sehari setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal langsung mengkritik Kementerian BUMN yang berencana membeli pesawat baru untuk perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurut Rizal, pembelian pesawat baru belum perlu.

Setelah itu, Rizal lagi-lagi melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan, target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt terlalu sulit dicapai. Dia menilai proyek yang dicanangkan Presiden Jokowi hingga 2019 itu tak masuk akal. Bahkan, ia menilai proyek itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Presiden menanggapi secara santai pernyataan Rizal. "Urusan saya urusan bekerja. Menteri tugasnya mencari solusi dari setiap problem yang ada dari target dan kebutuhan yang sudah kita berikan," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com