Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Benarkan Ada Larangan Pengibaran Merah Putih di Merauke

Kompas.com - 15/08/2015, 13:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan adanya larangan pengibaran bendera Merah Putih di Merauke, Provinsi Papua. Larangan tersebut dilakukan oleh oknum personel tentara Papua Niugini yang bertugas di sekitar perbatasan.

Gatot menjelaskan, larangan pengibaran bendera Merah Putih terjadi di wilayah Sota arah timur, atau di Kampung Rawa Biru, Dusun Yakyu. Adapun oknum personel tentara Papua Niugini yang melarang warga setempat mengibarkan bendera Merah Putih berjumlah 14 orang.

"Ada 14 personel dari tentara Papua Niugini yang datang melarang," kata Gatot, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (15/8/2015).

Gatot mengatakan, masyarakat di Kampung Rawa Biru sempat menolak menurunkan bendera Merah Putih. Namun, karena oknum tentara Papua Niugini membawa senjata, bendera Merah Putih akhirnya diturunkan.

Penurunan bendera hanya dilakukan sesaat ketika para oknum tentara Papua Niugini berada di lokasi. Setelah tentara tersebut meninggalkan lokasi, masyarakat Kampung Rawa Biru langsung mengibarkan kembali bendera tersebut.

"Begitu (tentara) pergi dinaikkan lagi dan lapor kepada pos. Itu jaraknya 1,2 km dari perbatasan ke dalam wilayah NKRI," ujar Gatot.

Karena ada peristiwa itu, kata Gatot, personel TNI kini telah disiagakan di lokasi. Gatot mengungkapkan bahwa TNI tidak memiliki cukup personel untuk menjaga semua kampung di wilayah Merauke.

"Kami sudah mengajukan kepada Departemen Pertahanan untuk nota diplomatis. Yang bisa kami lakukan hanya itu," ungkapnya.

Gatot memastikan tidak terjadi kontak fisik antara masyarakat Kampung Rawa Biru dan oknum tentara Papua Niugini yang melarang pengibaran bendera Merah Putih.

"Mungkin dia (tentara Papua Niugini) enggak tahu batas juga," pungkas Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com