Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Jadi Obat Ampuh Jokowi Kembalikan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 08/08/2015, 15:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani segera melakukan perombakan kabinet, hal tersebut akan memberi kepastian sekaligus meraih kembali keyakinan publik. Terlebih lagi, saat ini, Jokowi dinilai tengah dihadapkan pada kepercayaan publik yang terus merosot.

Demikian disampaikan pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, di Jakarta, Sabtu (8/8/2015).

"Reshuffle ini bisa memutus keragu-raguan yang berkembang sejak lama. Kita masih tunggu keputusan politik Presiden terkait perlambatan ekonomi, ketidakpatuhan para menteri, menteri-menteri yang suka buat statement kontroversial," ujar Nico.

Dia menjelaskan, masyarakat sangat menantikan gerakan yang dilakukan Presiden selanjutnya. Menurut dia, Jokowi harus mengambil keputusan secepatnya. Momentum yang dianggap paling tepat melakukan perombakan kabinet adalah setelah atau sebelum nota keuangan dibacakan sehingga anggaran berikutnya bisa dijalankan para menteri yang baru.

Nico melanjutkan, saat ini yang menjadi sorotan publik adalah kinerja para menteri di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2015 yang hanya sebesar 4,67 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah adalah beberapa indikator lesunya perekonomian Tanah Air belakangan ini.

"Kalau kita lihat dari survei, tingkat kepuasan publik pada kinerja kabinet jauh di bawah tingkat kepuasan Presiden. Memang kabinet sekarang dirasa kurang bisa optimal bantu Presiden. Ini harus direspons dengan reshuffle," ujar Nico.

Dia menduga lamanya Presiden memutuskan soal reshuffle lebih disebabkan kesulitan Jokowi mencari oramg-orang yang tepat mengisi pos menteri. "Yang sulit sekarang memang mencari siapa penggantinya, terutama menteri ekonomi karena mengganti menteri ekonomi selama ini sama saja mengganti tim-tim di bawahnya apakah mau pakai UI, UGM, atau mana," ucap Nico.

Namun, dia menginginkan Presiden untuk segera bersikap lantaran semua masukan sudah diterima Presiden dari para pembisiknya di Istana, partai politik, hingga akademisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com