KPK: Penyidikan Kasus Dana Bansos Sumut Tetap Ditangani Kejaksaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan tetap ditangani Kejaksaan Agung. Sementara itu, KPK tetap akan mengusut kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan yang merupakan irisan kasus bansos tersebut.

"Mengenai kemungkinan pelimpahan kasus dana bansos, sepertinya kejaksaan yang tetap menangani," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Johan mengatakan, kasus tersebut tidak dilimpahkan ke KPK karena kejaksaan telah terlebih dahulu melakukan penyidikan. Meski demikian, kata Johan, KPK masih akan melakukan koordinasi dengan kejaksaan karena kedua kasus itu saling terkait. "Mungkin ke depannya kita akan koordinasi soal kasus ini," ujar Johan.

Sebelumnya, kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arif Nasution, meminta agar penyidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana bantuan sosial tak lagi ditangani Kejaksaan Agung. Ia ingin agar pengusutan tersebut dilimpahkan ke KPK karena dinilai lebih independen.

"Akan lebih baik, akan lebih independen, KPK menangani kasus bansos, BDB (bantuan daerah bawahan), dan lain-lain tahun 2012 dan 2013," ujar Razman.

Menurut Razman, pengusutan dana bansos tersebut oleh KPK justru akan mempermudah proses penyidikan kasus yang saat ini menjerat dua kliennya. Gatot dan Evi merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. (Baca: Dinilai Lebih Independen, KPK Diminta Tangani Kasus Dana Bansos Sumut)

"Kami mendorong agar kasus dugaan suap ini begitu juga dengan bansos, BDB, BDH (bantuan dana hibah) itu sesegera mungkin diproses," kata dia.

KPK resmi menahan Gatot dan istrinya, Evy Susanti, Senin (3/8/2015) malam, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (28/7/2015). Keduanya diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam pengembangan kasusnya, KPK menduga Gatot dan Evi sebagai pihak penyuap hakim PTUN Medan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Gedung PTUN Medan, 9 Juli. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara pada Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner. Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan.

Gerry adalah pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumut. Gugatan ke PTUN Medan ini berkaitan dengan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga hanya menjalankan perintah atasannya untuk menyuap hakim PTUN Medan agar gugatannya dimenangkan. Dalam kasus ini, KPK juga menjerat OC Kaligis sebagai tersangka.