Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Para Penerima Beasiswa Berutang kepada Negara

Kompas.com - 04/08/2015, 16:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepada para penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) bahwa mereka berutang kepada negara. Utang tersebut sedianya dibayarkan dengan prestasi, daya saing tinggi, peningkatan kemampuan, serta produktivitas para penerima beasiswa kelak.

"Jadi kalau Anda tidak belajar keras, kasihan yang memberikan beasiswa Anda. Maka Anda harus belajar keras, Anda berutang kepada negara. Anda bayarnya bukan dengan uang, tetapi prestasi, daya saing, kemampuan, dan produktivitas," kata Kalla saat memberi pembekalan kepada para penerima BPI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Beasiswa Pendidikan Indonesia merupakan beasiswa yang dibiayai pemerintah melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurut Kalla, rata-rata dana yang dikeluarkan negara untuk membiayai program magister mencapai Rp 1 miliar setiap dua tahunnya. Artinya, setiap bulan negara memberikan lebih kurang Rp 40 juta kepada para penerima beasiswa.

"Setiap bulan dibiayai negara kurang lebih Rp 40 juta. Apabila dihitung sederhana saja, jika saya membayar sendiri, saya enggak bisa makan lagi, karena gaji Wapres hanya Rp 40 juta per bulan. Anda diberikan sama dengan gaji Wapres, maka harus bekerja keras," ujar Kalla.

Ia juga menyampaikan bahwa esensi dari program beasiswa ini adalah meningkatkan kemampuan anak bangsa agar bisa bermanfaat untuk bangsa serta untuk pribadinya sendiri. Para penerima beasiswa tidak terikat ikatan dinas dengan lembaga mana pun setelah lulus dari pendidikannya.

"Ini gelombang beasiswa terbesar ke luar negeri yang dibiayai negara tanpa ikatan apa pun. Karena yang kita tuju bukan daya saing PNS, jabatan tertentu, tetapi daya saing nasional ada di industri, riset, guru, dan mana-mana. Karena itu, Anda tidak diikat harus ikatan dinas pegawai negeri," tutur Kalla.

Di samping bekerja keras, Kalla mengingatkan kepada para penerima beasiswa untuk membangun jaringan atau sinergi dengan ilmuwan atau warga negara mana pun. Kalla meminta mereka untuk tidak hanya bergaul dengan sesama bangsa Melayu.

"Kalau bisa dengan kelompok mahasiwa lain atau bekerja sampingan dengan industri yang ada. Bagaimana India maju karena sejak awal membina sinergi," kata dia.

Bahkan, Kalla mempersilakan jika para mahasiswa nantinya bekerja di perusahaan asing atau di negara lain setelah lulus menempuh pendidikan. Meskipun demikian, Kalla tetap berharap mereka nantinya bisa kembali ke Indonesia dengan kemampuan yang lebih setelah bekerja di negara lain.

Menurut Wapres, anak Indonesia perlu dikirim ke luar negeri demi memperoleh pendidikan di universitas yang lebih baik. Rata-rata universitas di luar negeri lebih baik kualitasnya karena memiliki fasilitas riset yang lebih baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com