Mahar Politik Ancam Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Para Syndicate Toto Sugiarto menilai, mahar politik masih tercium dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015. Praktik elite partai politik yang meminta sejumlah uang kepada calon yang akan diusung diyakini akan mengancam keberlangsungan pilkada.

"Sekarang sudah tak boleh lagi ada mahar politik. Tetapi ternyata kita dikagetkan, dengan adanya bakal calon kepala daerah di sejumah tempat yang dimintai mahar oleh parpol," kata Toto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Toto mencatat, setidaknya sudah ada dua orang yang terang-terangan mengaku dimintai mahar politik oleh parpol yang akan mengusungnya. Pertama, kata dia, adalah Ketua DPC Gerindra Toba Samosir Asmadi Lubis yang mengaku dimintai mahar sebesar 2,5 miliar. (baca: Diminta "Mahar" Politik, Sebastian Salang Batal Jadi Calon Bupati)

Kedua, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Sebastian Salang yang dimintai mahar oleh parpol saat akan maju sebagai calon Bupati Manggarai, NTT.

"Keduanya akhirnya batal untuk maju," ucap Toto. (Baca: Kubu Aburizal: Banyak Calon Kepala Daerah Golkar Tersandera "Mahar" Politik)

Toto meyakini, masih banyak bakal calon kepala daerah lain mengalami hal yang sama dengan Asmadi dan Salang. Hanya, kata dia, mereka mau saja mengikuti keinginan partai politik untuk menyerahkan mahar.

"Hal yang dialami Asmadi dan Sebastian Salang ini, saya yakin cuma fenomena gunung es," ucap Toto. (baca: Tim Penjaring Calon Kepala Daerah Golkar Bantah Tetapkan Mahar Politik)

Dengan mahar yang besar, Toto meyakini, ketika terpilih nanti, mereka tidak akan mementingkan masyarakat yang sudah memilihnya. Sebaliknya, kata dia, kepala daerah justru akan mengupayakan berbagai cara untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan sebagai mahar.