Presiden Instruksikan Segera Dibentuk Otoritas Transportasi Darat

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya kembali menggelar rapat terbatas tentang sistem transportasi massal di Kantor Presiden, Senin (13/7/2015). Kali ini, Jokowi menekankan perlunya segera dibentuk otoritas transportasi darat yang bisa menyinergikan semua moda transportasi darat yang ada di kawasan Jabodetabek.

"Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan di Jabodetabek, saya kira secara organisasi itu sangat diperlukan seperti di negara-negara yang lain, yang namanya land transportation authority harus segera dibentuk sehingga otoritas yang berwenang berkuasa di situ jelas," kata Jokowi saat membuka rapat.

Dengan adanya badan itu, lanjut Jokowi, setiap proses pengambilan keputusan tidak perlu selalu dibawa ke Istana. "Keputusan-keputusan tidak harus tiap saat kita rapat terbatas seperti ini," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi mengakui sistem transportasi massal di Indonesia sudah jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya. Namun, Indonesia harus mengatasi ketertinggalannya. Salah satu cara yang paling efektif dan murah adalah mengembangkan sistem transportasi kereta api.

"Kereta api merupakan kendaraan yang andal dan murah sehingga harus diprioritaskan pembangunannya. Untuk itu, kita sudah rancang agar pembangunan MRT harus segera dimulai, pembangunan high speed train kota ke kota harus dimulai," ucap dia.

Jokowi menyatakan pembangunan kereta api jangan sampai ditunda lagi. Pasalnya, pembangunan MRT yang tertunda selama 26 tahun telah mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam posisi sulit, terutama soal pembebasan lahan yang kian mahal.

"Yang pertama tentang MRT, lalu high speed train. Silakan Menhub memberi gambaran tentang rencana induk di Kemenhub," kata dia.

Hadir dalam rapat ini Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.