MA Punya Waktu 60 Hari Sikapi Rekomendasi KY untuk Sarpin

"Kita kan sudah ada hasil pleno, dan sudah dikirim hasilnya ke Mahkamah Agung. Nanti MA yang akan putuskan," ujar Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, kepada Kompas.com, Rabu (8/7/2015).

Menurut Imam, undang-undang mengatur bahwa jika lebih dari 60 hari sejak rekomendasi diberikan MA tidak membuat putusan, maka hasil rapat pleno KY tersebut akan berlaku bagi hakim Sarpin. Namun, jika MA bersikap dan mengeluarkan pendapat lain, maka rekomendasi tersebut bisa saja ditolak.

KY memutuskan untuk memberikan rekomendasi sanksi berupa skors selama 6 bulan terhadap Sarpin Rizaldi. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno yang diikuti semua Komisioner KY.

Imam mengatakan, putusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan beberapa prinsip kehakiman yang dilanggar oleh Sarpin. Menurut Imam, ada beberapa hal yang merupakan prinsip dasar hakim yang dinilai telah dilanggar oleh Sarpin, khususnya saat ia memimpin sidang praperadilan bagi Komjen Budi Gunawan.

Pertama, Sarpin dianggap tidak teliti dalam mengutip keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan untuk memberikan putusan sehingga yang disampaikan ahli bertentangan dengan yang dimuat hakim dalam putusannya.

Kedua, Sarpin tidak teliti menuliskan identitas ahli, dengan menyebut Prof Sidharta sebagai ahli hukum pidana. Padahal, Sidharta adalah ahli filsafat hukum.

Ketiga, Sarpin diketahui menerima fasilitas pembelaan dari kuasa hukum secara gratis, dan bersikap tidak rendah hati, dengan tidak memenuhi panggilan KY.

"Saat dipanggil, Sarpin malah menantang KY untuk datang ke PN Jakarta Selatan," kata Imam.

Ada pun terkait persoalan teknis, yaitu terkait putusan Sarpin mengenai penetapan tersangka yang menjadi obyek praperadilan, KY akan menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Mahkamah Agung.