Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad Tetap Yakin Ada Kriminalisasi dalam Penanganan Kasusnya

Kompas.com - 02/07/2015, 16:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, masih berkeyakinan bahwa ada upaya kriminalisasi yang dilakukan penyidik Polri dalam mengusut kasusnya. Abraham sebelumnya ditetapkan penyidik Polda Sulselbar sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen.

"Kalau kita lihat perkara ini dari substansinya, sebenarnya muncul karena bagian dari kriminalisasi hukum yang saya alami dan pegawai KPK serta pimpinan lainnya," kata Abraham di Mabes Polri, Kamis (2/7/2015).

Abraham hari ini menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh anggota penyidik Ditreskrimum Polda Sulselbar di Bareskrim Polri.

Menurut Samad, selama menjalani pemeriksaan lebih kurang tiga jam, pertanyaan yang diajukan penyidik terus berputar-putar saja. Namun, Samad tak membeberkan apa materi pemeriksaan yang diajukan penyidik kepadanya.

"Bagi saya tidak masalah karena jabatan sebagai Ketua KPK itu adalah jabatan yang memang punya risiko, termasuk risiko yang saya alami sekarang," ujarnya.

Kasus pemalsuan dokumen ini dilaporkan Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Polri pada 29 Januari 2015. Setelah menerima laporan Chairil sebagai Ketua LSM Peduli KPK dan Polri, penyidik Polri melimpahkan kasus itu kepada Polda Sulselbar.

Selain Samad, penyidik juga menetapkan perempuan bernama Feriyani Lim sebagai tersangka. Feriyani diduga memalsukan dokumen dan masuk dalam Kartu Keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Pemalsuan tersebut diduga dibantu Abraham dan seseorang bernama Uki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com