Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Akan Santuni Warga Sipil yang Menjadi Korban Hercules

Kompas.com - 30/06/2015, 19:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan menyantuni warga sipil yang menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut jatuh menimpa permukiman warga di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6/2015).

"Tentu warga sipil, pemerintah akan menyantuni, tergantung kondisinya. Kita belum tahu aturannya," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Pihak kepolisian mencatat jumlah penumpang sementara dari manifes pesawat Hercules sebanyak 50 orang. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Helfi Assegaf, seperti dikutip Antara, mengatakan, jumlah itu merupakan data sementara dari penumpang yang terbang dari Lanud Suwondo.

Dari proses evakuasi hingga pukul 15.00 WIB, tim gabungan menemukan puluhan penumpang tewas. Meski telah mengevakuasi jenazah, Polda Sumut belum dapat menjelaskan identitas korban, termasuk kemungkinan adanya warga sipil.

Belum diketahui berapa jumlah penumpang dalam pesawat Hercules atau pun masyarakat sipil yang berada di permukiman yang turut menjadi korban. Diperkirakan, masih ada beberapa korban yang belum dievakuasi dari lokasi. Dugaan itu menguat karena pesawat Hercules yang dalam penerbangan dari Bandara Suwondo menuju Kepulauan Riau itu membawa 50 penumpang termasuk awak pesawat. Menurut laporan yang diterima Kalla, diduga pesawat ini jatuh karena adanya masalah teknis.

"Ya namanya pesawat militer atau pesawat sipil bisa sebab karena teknis, manusia, atau alam. Tapi ini kelihatannya karena teknis. Saya baca laporannya dia mau kembali," kata dia.

Kalla mengakui bahwa Hercules yang jatuh ini adalah pesawat tua. Burung besi yang digunakan TNI AU tersebut usianya sudah mencapai 50 tahun. Ke depannya, pemerintah akan memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara bertahap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com